Sejarah PGRI Pada Masa Demokrasi Terpimpin(1959-1965)|RaplyRoom

Sebelum masa demokrasi terpimpin, Indonesia mengalami perpacahan pada masa PKI. Namun akhirnya dapat ditumpas. Setelah itu sistem pemerintahan Indonesia adalah sistem demokrasi terpimpin. Masa demokrasi terpimpin yaitu kepala pemerintahan sekaligus menjadi  kepala negara. Sehingga keluarlah dekrit presiden tanggal 5 Juli 1959.

Isi dari Dekrit tersebut antara lain:

1.      Pembubaran Konstituante

2.      Pemberlakuan kembali UUD '45 dan tidak berlakunya UUDS 1950

3.      Pembentukan MPRS dan DPAS dalam waktu yang sesingkat-singkatnya.

Kemudian pada kongres IX di Surabaya bulan Oktober /November 1959, Soebandri dkk. Melancarkan politik adu domba diantara para kongres, terutama pada waktu pemilihan Ketua Umum. Usaha tersebut tidak berhasil, ME. Sugiadinata terpilih lagi sebagai Ketua Umum BP PGRI.

Kongres ke X PGRI dilaksanakan bulan Oktober 1962 di Jakarta dan masa periode tersebut(162-1965) PGRI mengalami masa sulit karena terjadinya perpecahan di dalam tubuh PGRI  yang lebih hebat dibandingkan dengan pada periode-periode sebelumnya. Penyebab perpecahan itu pun bukan demi kepentingan guru atau profesi guru secara keseluruhan, melainkan karena ambisi politik dari luar dengan dalih “machtsvorming en macthsaanwending” (pembentukan kekuatan dan penggunaan kekuatan) yang diterapkan melalui berbagai macam organisasi masyarakat. Kiranya prinsip “siapa kawan siapa lawan” berlaku pula dalam tubuh PGRI. “kawan” adalah semua golongan Pancasilais anti-PKI yang dalam pendidikan berusaha mengamankan pancasila, dan “Lawan” adalalah PKI yang berusaha memaksakan pendidikan “Panca Cinta” dan “Panca Tinggi”. Akan tetapi kekuatan golongan pancasilais di PGRI masih lebih kuat dan mampu bertahan menghadapi tantangan-tangan tersebut.

Setelah PKI yang diwakili oleh guru-guru berorientasi ideologi komunis tak mampu lagi melakukan taktik-taktik penyusupan terhadap PGRI, mereka mengubah siasat dengan melakukan usaha terang-terangan dengan memisahkan diri dari PGRI. Seperti dikemukakan sebelumnya, mereka membentuk organiasi yang menyebut dirinya PGRI Non-Vaksentral (PGRI NV). 

Untuk menyelamatkan pendidikan dari ancaman dan perpecahan dari kalangan guru, presiden soekarno turun tangan dengan membentuk majelis pendidikan nasional yang menerbitkan Penpres (Penetapan Presiden) No. 19 tahun1965 tentang pokok-pokok Sistem Pendidikan Nasional Pancasila sebagai hasil kerja dari Panitia Negara untuk Penyempurnaan Sistem Pendidikan Pancawardhana. Dengan turun tanganya pemerintah, memang ketegangan sedikit berkurang. Akan tetpi, bagi PGRI, Penpres tersebut tidak berhasil mempersatukan kembali organisasi, karena perpecahan yang terjadi dalam organisai itu berakar pada landasan ideologi yang sangat prinsipil.

Periode tahun 1966-1972 merupakan masa perjuangan untuk turut menegakkan Orde Baru, penataan kembali organisasi, menyesuaikan misi organisasi secara tegas dan tepat dalam pola pembangunan nasional yang baru memerlukan pemimpin yang memiliki dedikasi yang tinggi, kemampuan manajerial yang mantap, dan pengalaman yang mendukang. Dipenuhi dengan jalan kaderisasi yang tinggi dan terus menerus. Dalam kehidupan PGRI, sudah lazim pimpinan-pimpinan organisasi  di setiap eselon dibentuk melalui “praktek” di lapangan dengan ditunjang oleh dasar-dasar pengetahuan kepemimpinan dalam ruang lingkup ilmu pendidikan sebagai modal utama